Pasal 198

(1) Setiap pelimpahan Wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di Aceh disertai dengan dana. (2) Kegiatan dekonsentrasi di Aceh dilaksanakan oleh satuan
kerja perangkat daerah yang ditetapkan oleh Gubernur. (3) Gubernur Aceh memberitahukan rencana kerja dan anggaran pemerintah yang berkaitan dengan tugas yang dilimpahkan dalam rangka dekonsentrasi kepada DPRA.