Pasal 181

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimakasud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil pajak, yaitu:

1. bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen)

2. bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

3. bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20% (dua puluh persen).

b. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari hidrokarbon dan sumber daya alam lain, yaitu:

1. bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);

2. bagian dari perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);

3. bagian dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);

4. bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan puluh persen);

5. bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan

6. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen).

c. Dana Alokasi Umum;

d. Dana Alokasi Khusus. (2) Pembagian Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Selain Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Aceh mendapat tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh, yaitu:

a. bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan

b. bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen).