Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN BOGOR DI PROVINSI JAWA BARAT

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Provinsi Jawa Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat.

  2. Kabupaten Bogor adalah daerah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat.

  3. Kecamatan

SK No 200098 A

PRESIDEN

  1. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor.

Pasal 2

Tanggal 8 Agustus 1950 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Bogor berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851).

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Bogor terdiri atas 40 (empat puluh) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Cibinong;

  • Kecamatan Gunungputri;

  • Kecamatan Citeureup;

  • Kecamatan Sukaraja;

  • Kecamatan Babakan Madang;

  • Kecamatan Jonggol;

  • Kecamatan Cileungsi;

  • Kecamatan Cariu;

  • Kecamatan Sukamakmur;

  • Kecamatan Parung;

  • Kecamatan

SK No 200099 A

PRESIDEN

  • Kecamatan Gunungsindur;
  • Kecamatan Kemang;
  • Kecamatan Bojonggede;
  • Kecamatan Leuwiliang;
  • Kecamatan Ciampea;
  • Kecamatan Cibungbulang;
  • Kecamatan Pamijahan;
  • Kecamatan Rumpin; S. Kecamatan Jasinga;
  • Kecamatan Parungpanjang;
  • Kecamatan Nanggung; V. Kecamatan Cigudeg;
  • Kecamatan Tenjo;
  • Kecamatan Ciawi;
  • Kecamatan Cisarua; Z. Kecamatan Megamendung; aa. Kecamatan Caringin; bb. Kecamatan Cijeruk; CC. Kecamatan Ciomas; dd. Kecamatan Dramaga; ee. Kecamatan Tamansari; ff. Kecamatan Klapanunggal; oo Kecamatan Ciseeng; bb' hh. Kecamatan Rancabungur; ii. Kecamatan Sukajaya; jj. Kecamatan Tanj ungsari ; kk. Kecamatan Tajurhalang;
  1. Kecamatan Cigombong;

mm. Kecamatan

SK No 200100 A

EtrEIEtrN

mm. Kecamatan Leuwisadeng; dan nn. KecamatanTenjolaya.

Pasal 4

(1) Kabupaten Bogor mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten serta Kota Depok dan Kota Bekasi;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

(2) Penegasan batas daerah Kabupaten Bogor sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara pasti di lapangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu Kota Kabupaten Bogor berkedudukan di Kecamatan Cibinong.

Pasal 6

Kabupaten Bogor memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan Provinsi Jawa Barat;
  • potensi sumber daya alam bempa pertanian, pertambangan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, dan potensi lainnya; dan
  • suku bangsa dan kultural yang bersifat multietnis serta memiliki karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat dan kelestarian lingkungan, dengan semboyan Pragoga Tohaga Sagaga.

BABIII ...

SK No 208695 A

FRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bogor dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LN 1968/31; TLN NO. 2851), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 205966 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2024

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Perundang-undangan dan trasi Hukum,

E tr.tY* S Djaman tK

SK No 208522 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Bogor diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah dengan memperhatikan karakteristik daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
  • bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, yang menjadi dasar pembentukan Kabupaten Bogor, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat;
MENGINGAT

SK No 208521 A

PRESIDEN

REPUSL|K INDONESIA

Mengingat Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment UU 14/1950 — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PEMERINTAHAN...
amendment UU 4/1968 — PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG
DIUBAH OLEH
UU 4/1968 — PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG
Referensi Silang (4)
UU 14/1950 — Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang...
UU 4/1968 — PEMBENTUKAN KABUPATEN PURWAKARTA DAN KABUPATEN SUBANG
UU 10/2023 — PROVINSI JAWA BARAT
UU 22/1948 — PENETAPAN ATURAN-ATURAN POKOK MENGENAI...