Pasal 113

(1) Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri,

Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di

Bidang Kepabeanan.

(2) Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Kepabeanan

PRESIDEN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah yang

bersangkutan melunasi Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar,

ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda empat kali

jumlah Bea Masuk yang tidak atau kurang dibayar.