Pasal 108

(1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut

Undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan

hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau

PRESIDEN

koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan

kepada :

• badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan

atau koperasi tersebut; dan atau

• mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak

pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau

melalaikan pencegahannya.

(2) Tindak pidana menurut Undang-undang ini dilakukan juga oleh atas

nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan,

yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh

orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun

berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan

hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau

koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut

masing-masing telah melakukan tindak secara sendiri-sendiri atau

bersama-sama.

(3) Dalam...

(3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum,

perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi

yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa

berupa pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus

juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana

penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas

tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana

denda.