Pasal 17

Ayat (1) Contoh : Jumlah Penghasilan Kena Pajak Rp 120.000.000,00 Pajak Penghasilan terutang : 1O% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 25.000.000,00= Rp 3.750.000,00 30% x Rp 70.000.000,00= Rp 21.000.000,00 __________________(+) Rp 27.250.000,00 Tarif pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, sama dengan tarif pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Ayat (2)… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

• Ayat (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ini akan diberlakukan secara nasional, dimulai per 1 (satu) Januari dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tarif baru itu berlaku efektif, serta dikemukakan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk dibahas dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ayat (3 ) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut akan disesuaikan dengan faktor penyesuaian, antara lain tingkat inflasi. Menteri Keuangan diberi wewenang mengeluarkan keputusan yang mengatur tentang faktor penyesuaian tersebut. Ayat (4) Contoh: Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00. Ayat (5) dan ayat (6) Contoh (berdasarkan contoh dalam Pasal 16 ayat (4)): Penghasilan Kena Pajak Rp 34.816.000,00 Pajak Penghasilan setahun : 10% x Rp 25.000.000,00 = Rp 2.500.000,00 15% x Rp 9.816.000,00 = Rp 1.472.400,00 _______________(+) Rp 3.972.400,00 Pajak Penghasilan terutang dalam bagìan tahun pajak (3 bulan) (3 x 30)/360 x Rp 3.972.400,00 = Rp 993.100,00 Ayat (7) Ketentuan pada ayat ini memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan tarif pajak tersendiri yang dapat bersifat final atas jenis penghasilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak lebih tinggi dari tarif pajak tertinggi sebagaimana diatur pada ayat (1). Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas pertimbangan kesederhanaan, keadilan, pemerataan, dan efektivitas dalam pengenaan pajak. Angka 20… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
• Angka 20