Pasal 99

(1) Perda yang telah ditetapkan oleh

gubernur/bupati/wali kota disampaikan kepada

menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri dan Menteri paling lama 7

(tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan

evaluasi.

(2) Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda

provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi

yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara

Perda dimaksud dengan kepentingan umum,

ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih

2022, No.4 -62-

tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.

(3) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Perda

bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau

kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan

dilakukannya perubahan atas Perda dimaksud kepada

menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan dalam negeri.

(4) Penyampaian rekomendasi perubahan Perda oleh

Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan

Urusan Pemerintahan dalam negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 20 (dua

puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Perda

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Berdasarkan rekomendasi perubahan Perda yang

disampaikan oleh Menteri, menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri

memerintahkan gubernur/bupati/wali kota untuk

melakukan perubahan Perda dalam waktu 15 (lima

belas) hari kerja.

(6) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja,

gubernur/bupati/wali kota tidak melakukan

perubahan atas Perda tersebut, menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri

menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi

kepada Menteri.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi

Perda tentang Pajak dan Retribusi dan pengawasan

pelaksanaan Perda mengenai Pajak dan Retribusi dan

aturan pelaksanaannya diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.