Pasal 97

(1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional

dan untuk mendukung kebijakan kemudahan

berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan

industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi

serta memberikan pelindungan dan pengaturan yang

berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program

prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian

terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan Pajak

dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa:

2022, No.4 -59-

• dapat mengubah tarif Pajak dan tarif Retribusi

dengan penetapan tarif Pajak dan tarif Retribusi

yang berlaku secara nasional; dan

• pengawasan dan evaluasi terhadap Perda

mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat

ekosistem investasi dan kemudahan dalam

berusaha.

(3) Penetapan tarif Pajak yang berlaku secara nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

mencakup tarif atas jenis Pajak provinsi dan jenis

Pajak kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4.

(4) Penetapan tarif Retribusi yang berlaku secara nasional

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

mencakup objek Retribusi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 87.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan

tarif Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diatur dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Evaluasi Rancangan Perda dan Perda

Pajak dan Retribusi