Pasal 38

(1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang

pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan

untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan

pertambangan.

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau

pengurukan.

(3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan,

penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

• Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah,

kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor

penyelenggara negara lainnya yang dicatat

sebagai barang milik negara atau barang milik

Daerah;

• Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan

semata-mata untuk melayani kepentingan umum

di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan,

pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

• Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata

digunakan untuk tempat makam (kuburan),

peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

• Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan

suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan

tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

• Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh

perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan

asas perlakuan timbal balik;

• Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh

badan atau perwakilan lembaga internasional

2022, No.4 -30-

yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

• Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api,

moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas

raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang

sejenis;

• Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya

berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah; dan

• Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak

bumi dan bangunan oleh Pemerintah.