Pasal 149

(1) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan

penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-

undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Daerah

wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan

penggunaannya.

(2) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan

tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau

digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah

dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi

prioritas Daerah yang harus dipenuhi.

(3) Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan

rendah, Pemerintah dapat mengarahkan penggunaan

SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur

pelayanan publik Daerah yang berorientasi pada

pembangunan ekonomi Daerah.

(4) Penilaian kinerja layanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) menggunakan hasil

2022, No.4 -92-

penilaian kinerja yang berlaku untuk penghitungan

DAU.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi SiLPA

untuk Belanja Daerah diatur dengan atau

berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pengembangan Aparatur

Pengelola Keuangan Daerah