Pasal 147

(1) Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur

pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh

persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi

hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau

desa.

(2) Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah

dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan

publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus

menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan

publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak

tanggal Undang-Undang ini diundangkan.

2022, No.4 -91-

(4) Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan

Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri

dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan

antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional

yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka

menengah nasional.