Pasal 143

(1) Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga

dan analisis standar belanja.

(2) Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mencakup standar harga untuk belanja operasi dan

standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada

Pemerintah Daerah.

(3) Standar harga untuk belanja operasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar

harga satuan regional dengan mempertimbangkan

kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran.

2022, No.4 -89-

(4) Standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada

Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disusun dengan paling sedikit

mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi

Daerah, kelas jabatan, dan kemampuan Keuangan

Daerah yang bersangkutan.

(5) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan penilaian kewajaran

atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk

melaksanakan suatu kegiatan.

(6) Pedoman mengenai standar harga dan analisis

standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan

Peraturan Pemerintah.