Pasal 137

(1) Dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106

untuk Daerah baru dialokasikan secara mandiri pada

tahun anggaran berikutnya sejak undang-undang

pembentukan Daerah tersebut diundangkan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku untuk Daerah baru yang undang-undang

pembentukannya diundangkan sebelum atau pada

tanggal 30 Juni tahun berkenaan.

(3) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru

diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun

berkenaan, dana TKD untuk Daerah baru

diperhitungkan secara proporsional dari dana TKD

yang dialokasikan untuk Daerah induk.

(4) Proporsi dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), antara lain dihitung berdasarkan jumlah

penduduk, luas wilayah, target layanan, lokasi,

dan/atau status Daerah penghasil DBH.

(5) Dalam hal undang-undang pembentukan Daerah baru

diundangkan setelah penetapan APBN tahun

berikutnya, pembagian TKD antara Daerah induk

dengan Daerah baru dituangkan dalam Peraturan

Presiden.

2022, No.4 -87-

Bagian Kedua Belas

Penyaluran TKD