Pasal 131

(1) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan

Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan,

dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

• mencapai prioritas nasional;

• mempercepat pembangunan Daerah;

• mengurangi kesenjangan layanan publik;

• mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah;

dan/atau

• mendukung operasionalisasi layanan publik.

(2) Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada:

• rencana pembangunan jangka menengah

nasional;

• rencana kerja pemerintah;

• kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok

kebijakan fiskal;

• arahan Presiden; dan

• ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

• DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung

pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana

layanan publik Daerah;

• DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung

operasionalisasi layanan publik Daerah; dan

• hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk

mendukung pembangunan fisik dan/atau

layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan

pada perjanjian antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.

(4) Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat disinergikan dengan

pendanaan lainnya.

2022, No.4 -83-

(5) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN

sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara.

(6) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah

yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(7) Hibah kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf c, yang bersumber dari luar negeri,

dilakukan melalui Pemerintah.

Bagian Keenam

Dana Otonomi Khusus