Pasal 126

(1) Kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3) dihitung

berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan

jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan

dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta

mempertimbangkan kebutuhan dasar

penyelenggaraan pemerintahan.

(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi

dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

(3) Jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah

target penerima layanan, seperti jumlah penduduk

atau jumlah siswa, dan kesenjangan tingkat

kebutuhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

(4) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah indikator yang memperhatikan antara lain

luas wilayah, karakteristik wilayah, dan indeks

kemahalan konstruksi.