Pasal 118

(1) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 111 ayat (3) huruf d,

bersumber dari:

• iuran tetap; dan

• iuran produksi.

(2) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), termasuk yang bersumber

dari setoran bagian Pemerintah atas dasar kontrak

2022, No.4 -77-

pengusahaan panas bumi yang ditandatangani

sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003

tentang Panas Bumi.

(3) DBH sumber daya alam panas bumi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari wilayah

Daerah yang bersangkutan ditetapkan sebesar 80%

(delapan puluh persen), dibagikan kepada:

• provinsi yang bersangkutan sebesar 16% (enam

belas persen);

• kabupaten/kota penghasil sebesar 32% (tiga

puluh dua persen);

• kabupaten/kota lainnya yang berbatasan

langsung dengan kabupaten/kota penghasil

sebesar 12% (dua belas persen);

• kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang

bersangkutan sebesar 12% (dua belas persen);

dan

• kabupaten/kota pengolah sebesar 8% (delapan

persen).