Pasal 103

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada

pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau

diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam

rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan Daerah.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh

Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan Daerah.

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:

• Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak

sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan;

dan

• Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah untuk memberikan

keterangan kepada pejabat lembaga negara atau

instansi Pemerintah yang berwenang melakukan

pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang

memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan,

memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib

Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam

perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim

sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara

perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada

2022, No.4 -66-

ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan

bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada

padanya.

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama

tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara

perkara pidana atau perdata yang bersangkutan

dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kedelapan

Insentif Pemungutan

Pajak dan Retribusi