Pasal 101

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan

berinvestasi, gubernur/bupati/wali kota dapat

memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di

daerahnya.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan,

atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi,

dan/atau sanksinya.

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan

Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh

Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara

lain:

• kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib

Retribusi;

• kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak

terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau

penyebab lainnya yang terjadi bukan karena

adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh

Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan

untuk menghindari pembayaran Pajak;

• untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha

mikro dan ultra mikro;

• untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah

dalam mencapai program prioritas Daerah;

dan/atau

• untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam

mencapai program prioritas nasional.

2022, No.4 -64-

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan

melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam

memberikan insentif fiskal tersebut.

(5) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan dengan Perkada.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian

insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Pemerintah.

Bagian Keenam

Penetapan Target Penerimaan

Pajak dan Retribusi dalam APBD