Pasal 55

(1) Lembaga Penjamin wajib menjadi anggota lembaga alternatif penyelesaian sengketa penjaminan.

(2) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan

imparsial.

(3) Lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat

persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penjelasan Pasal 55

Cukup jelas.