Pasal 5

(1) Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang

pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

• Menteri pada tingkat nasional;
• gubernur pada tingkat provinsi; dan
• bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 5 Cukup jelas.