Pasal 3

(1) Bantuan timbal balik dalam masalah pidana, yang

selanjutnya disebut Bantuan, merupakan permintaan Bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

• mengidentifikasi dan mencari orang;
• mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
• menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
• mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
• menyampaikan surat;
• melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
• perampasan hasil tindak pidana;
• memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
• melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;

• mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
• Bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini.