Pasal 9

(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah

Bendahara Umum Daerah.

(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku

Bendahara Umum Daerah berwenang:

• menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

• mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

• melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

• memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

• melaksanakan ...

PRESIDEN

• melaksanakan pemungutan pajak daerah;

• memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang

telah ditunjuk;

• mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

• menyimpan uang daerah;

• melaksanakan penempatan uang daerah dan

mengelola/menatausahakan investasi;

• melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum

daerah;

• menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian

jaminan atas nama pemerintah daerah;

• melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah

daerah;

• melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;

• melakukan penagihan piutang daerah;

• melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan

daerah;

• menyajikan informasi keuangan daerah;

• melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah.

Bagian ...

PRESIDEN

Bagian Ketiga

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran