Pasal 7

(1) Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara.

(2) Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara

berwenang:

• menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran

negara;

• mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;

• melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;

• menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

• menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam

rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran

negara;

• mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan anggaran negara;

• menyimpan uang negara;

• menempatkan ...

PRESIDEN

• menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan

investasi;

• melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat

Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;

• melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama

pemerintah;

• memberikan pinjaman atas nama pemerintah;

• melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;

• mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar

akuntansi pemerintahan;

• melakukan penagihan piutang negara;

• menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;

• menyajikan informasi keuangan negara;

• menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik negara;

• menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah

dalam rangka pembayaran pajak;

• menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.