Pasal 39

(1) Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara

Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan- pertimbangannya.

(2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara

peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1)

(3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.

(4) Dalam …

PRESIDEN

(4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui,

maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.

(5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.