Pasal 5

(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam

Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.

(2) Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:

• peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;
• peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;
• pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;
• peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan
• pelindungan konsumen.

(3) Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:

• pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;

• penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;

• pemenuhan ...

• pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;
• pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;
• pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;
• peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;
• Perdagangan antarpulau; dan
• pelindungan konsumen.

(4) Pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• perizinan;
• Standar; dan
• pelarangan dan pembatasan.