Pasal 23

(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan antarpulau

untuk integrasi Pasar dalam negeri.

(2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diarahkan untuk:

• menjaga keseimbangan antardaerah yang surplus dan daerah yang minus;
• memperkecil kesenjangan harga antardaerah;
• mengamankan Distribusi Barang yang dibatasi Perdagangannya;
• mengembangkan pemasaran produk unggulan setiap daerah;
• menyediakan sarana dan prasarana Perdagangan antarpulau;
• mencegah masuk dan beredarnya Barang selundupan di dalam negeri;
• mencegah penyelundupan Barang ke luar negeri; dan
• meniadakan hambatan Perdagangan antarpulau.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perdagangan

antarpulau diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian ...

Bagian Ketujuh Perizinan