Pasal 105

(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK

dilakukan dengan hormat karena:

• jangka waktu perjanjian kerja berakhir;

• meninggal dunia;

• atas permintaan sendiri;

• perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau

• tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.

(2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK

dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:

• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;

• melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau

• tidak. . .

• tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.

(3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK

dilakukan tidak dengan hormat karena:

• melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

• dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

• menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

• dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

Paragraf 10 Perlindungan