Pasal 27

(1) Pemerintah Pusat menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama

APBN dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada

DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang

bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan Pemerintah Pusat.

(3) Penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan

dibahas bersama DPR dengan Pemerintah Pusat dalam rangka

penyusunan prakiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang

bersangkutan, apabila terjadi :

• perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi

yang digunakan dalam APBN;

• perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;

• keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran

antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;

• keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya

harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam

rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan

Realisasi Anggaran.

(5) Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang

Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan

perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan

persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.