Pasal 57

Yang dimaksud dengan koperasi golongan menurut kenyataan yang ada sekarang ini

adalah koperasi produksi atau koperasi konsumsi atau koperasi jasa atau koperasi serba-

usaha yang keanggautaannya terbatas pada sesuatu golongan misalnya pada golongan

angkatan bersenjata, pegawai Negeri, Wanita, kaum pensiun, veteran serta bekas pejuang

lainnya dan yang syarat-syarat keanggutaannya menyimpang dari ketentuan pasal 9 akan

tetapi lebih didasarkan pada pemeliharaan kesatuan rumpun golongan (corps-geest) yang

bersangkutan.

Undang-undang ini prinsipnya tidak membenarkan adanya semua koperasi-koperasi

golongan seperti tersebut diatas.

Oleh karena itu Pemerintah oleh Undang-undang ini diwajibkan mengintegrasikan

koperasi-koperasi golongan tersebut diatas secara berencana dengan koperasi yang

jenisnya sudah diatur menurut ketentuan pasal 19 Undang-undang ini, kecuali koperasi

golongan dari angkatan bersenjata dan pegawai Negeri yang masih aktif.

Maksud mengintegrasikan koperasi golongan dengan koperasi menurut ketentuan

Undang-undang ini bukanlah untuk menghilangkan usaha-usaha konstruktip serta proyek

ekonomi yang telah dikembangkan secara baik dalam bentuk koperasi oleh golongan yang

bersangkutan, apalagi mematikan semangat kepeloporan, pengabdian, sifat kerakyatan

dan kemasyarakatan yang telah dipupuk oleh golongan yang bersangkutan, melainkan

justru agar sifat kepeloporan dan lain sebagainya dari pada golongan tersebut dapat pula

disebarkan kepada masyarakat seluruhnya.

Pasal 58…

PRESIDEN