Pasal 55

Adanya instansi Pemerintah yang diserahi tugas khusus pembinaan/pengawasan atas

koperasi adalah konsekwensi logis dari pada ketentuan pasal 7 ayat (1), yang menegaskan

bahwa kebijaksanaan pokok perkoperasian ditetapkan oleh Pemerintah. Tanpa adanya

aparatur tersendiri yang sepenuhnya dapat menumpahkan perhatiannya kepada

perkembangan koperasi maka penentuan kebijaksanaan pokok perkoperasian tersebut

diatas akan sangat pincang bahkan ada kemungkinan bahwa kebijaksanaan pokok yang

ditentukan oleh Pemerintah lepas dari perkembangan koperasi yang sebenarnya.

Ayat 2 pasal ini memberikan wewenang pada Menteri untuk menunjuk pejabat dan

mengatur koordinasi serta hubungan kerja antara Direktorat Koperasi, Gerakan Koperasi

Indonesia termaksud dalam pasal 24 dan badan/instansi lain yang bergerak dibidang

pembinaan/pengawasan gerakan koperasi.

Hal ini untuk mencegah kesimpang-siuran dan menjamin adanya keserasian antara semua

instansi/badan yang tugas-tugasnya mempunyai hubungan erat satu sama lain.