Pasal 47

Dalam pasal ini dikandung maksud untuk memberikan wewenang kepada Menteri, agar

dapat mengadakan tindakan-tindakan yang tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan

nama koperasi. Wewenang tersebut dipertegas lagi dengan ketentuan pasal 56 ayat (5).

Bagian 3

Pembubaran koperasi

Pasal 48 dan 49

Pembubaran koperasi yang akan dilakukan oleh pejabat harus diberitahukan lebih dahulu

kepada koperasi yang bersangkutan. Pembubaran itu terutama dapat didasarkan pada 2

(dua) alasan:

1. karena syarat-syarat yang disebutkan oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-

undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.

1. karena memang dikehendaki oleh para anggauta sendiri, yang dapat disimpulkan

dari keputusan rapat anggauta.

Tenggang waktu 3 bulan yang dihitung sejak tanggal pengiriman surat tercatat

pemberitahuan akan adanya pembubaran, koperasi disatu pihak dimaksudkan agar baik

pengurus atau satu 1/3 dari anggauta rapat mengajukan keberatan terhadap maksud

pembubaran koperasi tersebut. Dilain pihak dimaksudkan agar pejabat tidak sewenang-

wenang menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Pasal 50…

PRESIDEN

Pasal 50 s/d 53

Pasal-pasal ini adalah merupakan rangkaian dari pada pasal-pasal pembubaran koperasi,

yang mengatur juga penyelesai, oleh karena sejak saat dikeluarkannya surat keputusan

pembubaran koperasi, tidak ada lagi pengurus yang dapat menyelesaikan semua urusan

koperasi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban, maka pekerjaan itu ditugaskan

kepada penyelesai sebagaimana dimaksud dalam pasal 53.

Bila pembubaran koperasi dilakukan karena ketentuan Undang-undang, maka penyelesai

dapat diangkat/ditunjuk oleh pejabat dan bila pembubaran dikehendaki oleh keputusan

rapat anggauta maka penunjukan penyelesaian dapat diputuskan dalam rapat anggauta.

Sekalipun penyelesaian tersebut ditentukan oleh rapat anggauta, keharusan administratif

untuk dimuat dalam surat keputusan pejabat tentang pembubaran koperasi dan

penempatannya dalam Berita-Negara masih perlu dilakukan sebagaimana mestinya.

Bagian 1

Perlindungan