Pasal 39

Berdasarkan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku sekarang ini sesuatu badan

memperoleh sifatnya sebagai badan hukum dengan dua jalan yaitu :

(a) karena ketentuan Undang-undang, atau

(b) disahkan sebagai badan hukum oleh instansi yang berwenang misalnya

Departemen Kehakiman.

Pasal inilah yang menegaskan bahwa koperasi memperoleh sifatnya sebagai badan hukum

karena ketentuan Undang-undang ini dan pengesahannya tidak dilakukan oleh

Departemen Kehakiman, akan tetapi oleh Pejabat yang diberi kuasa untuk itu oleh

Menteri (yang diserahi urusan perkoperasian).

Bagian 2

Syarat-syarat mendirikan koperasi.

Pasal 40 dan 41

Sesuai dengan pasal 39, maka kedudukan koperasi untuk dapat mempunyai kekuatan

sebagai suatu badan hukum, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal

40 ini.

Pendirian koperasi sebagai badan hukum tersebut dibuat dalam akte pendirian yang isi

pokoknya terdiri dari 2 hal yaitu :

• pernyataan pendirian koperasi itu sendiri (ayat 1 huruf a), dan

• anggaran dasar koperasi (ayat 1 huruf b) yang contoh-contoh-nya akan diberikan

oleh Menteri.

Akte…

PRESIDEN

Akte pendirian disini tidak perlu berupa akte yang dibuat dihadapan notaris dengan

meterai dan sebagainya, tetapi cukup dengan memenuhi syarat-syarat serta contoh-contoh

yang telah ditetapkan dalam pedoman-pedoman yang telah diberikan Menteri seperti yang

dimaksud diatas,

Ketentuan-ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi pendirian koperasi-koperasi primer saja,

tetapi berlaku juga bagi pendirian pusat koperasi, gabungan koperasi dan induk koperasi.

Dalam hal ada perobahan-perobahan dalam akte pendirian termasuk anggaran dasar

sebagaimana disebutkan pasal 41, ketentuan-ketentuan serta prosedur pasal 40 ini

diperlukan juga.

Pasal 42 dan 43

Pasal 42 dan pasal 43 ini pada pokoknya mengatur cara-cara/ prosedur

pendaftaran/pengesahan koperasi sebagai badan hukum. Koperasi dinyatakan resmi

berdiri dan mempunyai kedudukan yang sah sebagai badan hukum, sejak tanggal

pendaftaran pada pejabat.

Saat sahnya koperasi sebagai badan hukum, disini menyimpang dari kelaziman dari

badan-badan hukum lainnya, karena tidak ditentukan oleh pengumumannya didalam

Berita-Negara, tetapi sejak didaftar pada buku daftar umum yang disediakan untuk

keperluan tersebut pada kantor pejabat. Hal itu dimaksudkan untuk mempercepat proses

pengesahan koperasi sebagai badan hukum disamping untuk menghindari kesulitan-

kesulitan yang bersifat administratip. Dengan demikian dapat mempercepat dan

mendorong penumbuhan koperasi yang berfungsi sebagai suatu organisasi perekonomian

rakyat.

Segala tindakan-tindakan yang menimbulkan ikatan-ikatan yang bersifat hak dan

kewajiban pada waktu sebelum tanggal pendaftaran, sejak pengesahan (tanggal

pendaftaran) seketika itu juga menjadi sah sebagai tindakan-tindakan hukum koperasi

tersebut. Dengan demikian segera tindakan yang merugikan pada waktu sebelum koperasi

disahkan sebagai badan hukum, adalah menjadi tanggungan pengurus saja. Sedangkan

segala tindakan-tindakan koperasi setelah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum

mengandung dua kemungkinan yaitu dapat menjadi tanggungan koperasi atau pengurus.

Pasal 44…

PRESIDEN

Pasal 44, 45 dan 46

Pengesahan atau penolakan pengesahan yang diberikan oleh pejabat harus segera

diberikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pejabat menerima permintaan

pengesahan koperasi.

Hal tersebut disatu pihak dimaksudkan untuk memberi jaminan kepada pendiri koperasi,

agar segera mendapat keputusan diterima atau tidaknya permintaan pengesahan badan

hukum.

Dari pihak lain, yaitu pemberian kewenangan kepada pejabat adalah untuk mencegah

adanya koperasi-koperasi liar/ gadungan, sehingga koperasi yang mendapatkan

pengesahan badan hukum itu adalah koperasi yang betul-betul akan mendapat

kepercayaan rakyat.