Pasal 4

Pasal ini menegaskan perbedaan essensiil antara koperasi dan badan-badan lain yang

berusaha dibidang perekonomian. Ciri-ciri khas koperasi dalam kedudukannya sebagai

organisasi ekonomi dan alat revolusi tercermin dalam azas dan dasar bekerjanya

sebagaimana terperinci dibawah ini :

• Azas gotong-royong, kekeluargaan dan swadaya adalah azas mutlak dalam

kopearsi, oleh karena disini tercermin hubungan koperasi dengan landasan idiilnya

(Pancasila). Pengejawantahan (perwujudan) ajaran Pancasila (gotong-royong)

dalam bidang sosial bidang sosial ekonomi yang paling tepat ialah dalam

organisasi koperasi sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 ayat (1) Undang-

undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

• Disamping memenuhi keperluan serta meningkatkan kesejahteraan anggauta,

koperasi sesuai dengan azasnya juga berkewajiban ikut serta meningkatkan

kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Dengan demikian-koperasi benar-benar

dapat merupakan tempat persemaian insan masyarakat, sesuai dengan ketentuan

• Cukup jelas.

• Asas…

PRESIDEN

• Asas sukarela dalam sistim keanggautaan mengandung pengertian bahwa setiap

orang yang masuk menjadi anggauta koperasi harus dengan kesadaran. Dilain

pihak kesukarelaan ini tidak boleh dipergunakan untuk merusak kehidupan

koperasi Karenanya penggunaan azas ini masih harus diserasikan dengan azas

demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin dalam pengertian bahwa setiap orang

harus tunduk pada Pola yang sudah digariskan dalam Haluan Negara dan Haluan

Pembangunan.

• Kewajiban, hak serta kepentingan yang sama dari pada anggauta dimaksudkan

untuk menjamin adanya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

• Ketentuan bahwa keanggautaan tidak dapat dipindahkan dengan jalan apapun juga,

didasarkan atas pemikiran bahwa koperasi bikan konsentrasimodal. Konkritnya

simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain simpanan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 32, 33 samasekali tidak dapat diartikan sebagai saham pada N.V. dan

sebagainya.

• Kekuasaan tertinggi yang berada dalam rapat anggauta mencerminkan azas

demokrasi dalam koperasi.

• Keputusan rapat anggauta yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat

adalah suatu sistim yang melekat pada azas demokrasi terpimpin sebagaimana

dirumuskan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. VIII/MPRS/1965.

• Dasar bekerja ini adalah bentuk konkrit dari pada azas gotong-royong.

• Sifat terbuka dari pada koperasi adalah untuk menjamin pengawasan masyarakat

(social kontrole) terhadap kegiatan usaha koperasi.