Pasal 27

Adanya ketentuan bahwa koperasi dapat mendirikan dan memiliki perusahaan dengan

syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal ini adalah untuk :

• mencegah serta menghentikan praktek-praktek yang tidak sehat yang bertalian

dengan pemilikan perusahaan oleh koperasi;

• menjamin perkembangan koperasi dalam mempertumbuhkan azas-azas swadaya

(untuk berdiri diatas kaki sendiri).

Diantara syarat-syarat tersebut diatas perlu ditonjolkan suatu prinsip yang tersimpul dalam

yang pokok dan yang merupakan basis ialah koperasi, primer.

Koperasi tingkat pusat, gabungan dan induk baru melakukan suatu kegiatan ekonomi

termasuk mendirikan dan memiliki perusahaan apabila koperasi tingkat bawahnya tidak

mungkin melaksanakannya sendiri, dengan tidak menutup kemungkinan beberapa

koperasi setingkat secara bersama-sama mendirikan dan memiliki perusahaan yang

bermanfaat bagi koperasi lainnya.

Wewenang Menteri tersebut dalam ayat (2) huruf b tidak mengurangi wewenang Menteri-

menteri yang lain.

Dengan ketentuan tersebut dimaksudkan agar Menteri atau instansi-instansi yang lain

dalam memberikan ijin usaha atau fasilitas lainnya bagi perusahaan-perusahaan yang

didirikan atau dimiliki oleh koperasi, terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat

perkoperasian yang ditentukan oleh Menteri.

Menentukan ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan kepercayaan dan tanggung-jawab

kepada Pemerintah untuk mengatur dan menertibkan perusahaan yang kini telah dimiliki

maupun yang akan didirikan dan dimiliki oleh koperasi sesuai dengan syarat-syarat yang

ditentukan oleh Undang-undang.

Bagian 3…

---

PRESIDEN

Bagian 3

Iuran Negara dan Dana-dana

Pasal 28, 29 dan 30

Dari dasar aktivitas tersebut dalam pasal 26 dapat ditarik garis yang jelas, bahwa tingkat

kemajuan koperasi tidak ditentukan oleh besar kecilnya selisih lebih koperasi termaksud

dalam pasal 28 ayat (2) akan tetapi ditentukan oleh kamampuan koperasi dalam melayani

kepentingan anggauta dan masyarakat dengan barang serta jasa dan kwantitas dan kwalita

syang lebih baik dari pada kalau barang serta jasa yang diusahakan secara perorangan.

Besar kecilnya selisih lebih koperasi seperti termaksud dalam pasal 28 ayat (2) hanya

menunjukkan tingkat effisiensi kerja koperasi yaitu dalam bentuk biaya yang diperkirakan

lebih besar dari pada biaya yang nyata-nyata dikeluarkannya.

Jelas bahwa pengertian keuntungan seperti yang terjadi pada N.V., C.V. dan lain-lain

organisasi bukan koperasi, tidak ada dalam koperasi.

Dengan demikian menjadi jelas pula bahwa jumlah iuran Negara, cadangan serta dana-

dana lainnya termaksud dalam pasal 28 Undang-undang ini makin menjadi lebih kecil

apabila cara menjalankan usaha koperasi makin mengingat menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, baik untuk meningkatkan penerimaan Negara maupun usaha koperasi

serta untuk mengadakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat maupun revolusi

dibuka kemungkinannya pada ketentuan pasal 29.

Dana-dana yang diatur dalam pasal 29 bukanlah dana-dana dari koperasinya sendiri

melainkan dana-dana yang ditetapkan untuk dipenuhi oleh anggauta dan masyarakat-

masyarakat yang dilayani oleh koperasi serta yang pemungutannya dilakukan melalui

koperasi.

Oleh karena itu pungutan dana/sumbangan dari anggauta dan masyarakat melalui koperasi

tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh Menteri dan

dilarang bagi siapapun atau instansi manapun untuk mengadakan pungutan

dana/sumbangan ialah dari pada yang ditentukan oleh Undang-undang ini dan tidak

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri.

Bagian 4…

---

PRESIDEN

Bagian 4

Permodalan

Pasal 31, 32 dan 33

Ketentuan-ketentuan pasal 31, 32 dan 33 mempunyai hubungan yang erat satu sama lain.

Apa yang diartikan sebagai modal didalam koperasi tidak berbeda dengan pengertian

modal dalam arti ekonomi pada umumnya.

Arti khusus dari pada modal koperasi dibanding dengan modal badan-badan ekonomi

lainnya, ialah terletak pada dasar penyusunan dan fungsi dari pada modal koperasi

tersebut.

Arti khusus dari pada modal koperasi ini bersumber pada ketentuan pasal 4 huruf a dan c

yang menegaskan bahwa koperasi berazas gotong-royong dan tidak merupakan

konsentrasi modal.

Bentuk konkrit dari azas dan dasar bekerja tersebut, ialah bahwa penyusunan modal

koperasi didasarkan pada azas kegotong-royongan antara anggauta. Banyak sedikitnya

simpanan anggauta termaksud dalam pasal 32 dan 33 Undang-undang ini, hanya

merupakan salah satu unsur dari modal koperasi serta tidak merupakan faktor yang

menentukan dalam cara menentukan pembagian sisa lebih tersebut dalam pasal 28 ayat

(2) Undang-undang ini. Pembagian sisa lebih ditentukan oleh karya anggauta dalam

mengembangkan koperasi.

Simpanan pokok dan simpanan wajib termaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a dan b,

yang pengertiannya dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) pasal 32 tersebut, yang

jumlahnya besarnya bagi tiap-tiap anggauta bila dihubungkan dengan ketentuan pasal 9

ayat (1), maka simpanan-simpanan pokok dan wajib dalam koperasi primer tidak

mungkin ditetapkan dalam jumlah yang besar, akan tetapi justru harus ditetapkan

serendah-rendahnya agar rakyat pekerja dan produsen kecil yang lemah kedudukan

ekonominya tidak tertutup kemungkinannya untuk menjadi anggauta koperasi.

Pasal 34…

---

PRESIDEN