Pasal 21

Daerah kerja koperasi yang didasarkan pada kesatuan wilayah administrasi Pemerintahan,

dimaksudkan untuk mengintegrasikan gerakan koperasi dengan pembangunan otonomi

daerah serta untuk memudahkan pembinaan dan pengawasan.

Untuk menjamin keluwesan dan mengikuti proses perkembangan masyarakat dan gerakan

koperasi, penentuan daerah kerja koperasi, baik yang didasarkan pada kesatuan wilayah

administrasi pemerintah maupun yang menyimpang dari dasar tersebut diatas termasuk

kemungkinan berdirinya lebih dari 1 (satu) koperasi yang sejenis dan setingkat dalam satu

daerah kerja, diatur oleh Menteri.