PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia setelah

mendengar Dewan Pertahanan Nasional menyatakan mobilisasi umum

dan memerintahkan pemanggilan dan pengerahan warga-negara untuk

kepentingan keamanan dan pertahanan Negara.

Pasal 2.

Panggilan dan pengerahan warga-negara dalam rangka mobilisasi umum

termaksud dalam pasal 1 bertujuan untuk mengikut-sertakan rakyat dalam

pertahanan Negara dengan jalan:

• Mempersiapkan perlawanan rakyat yang teratur dan terlatih

membantu kesatuan-kesatuan Angkatan Bersenjata dalam melakukan

pertempuran-pertempuran dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam

rangka pertahanan sipil:

• memberikan latihan-latihan kepada mereka mengenai hal-hal yang

bersangkutan dengan tugas kewajiban dan persiapan tersebut diatas.

Pasal 3. …

PRESIDEN

Pasal 3.

Setiap warga-negara Indonesia , baik laki-laki maupun wanita, yang

berumur 18 sampai dengan 50 tahun dan memenuhi syarat syarat

kesehatan rohani dan jasmani, dapat dipanggil untuk menjalankan

kewajiban-kewajiban dalam rangka perlawanan rakyat aktip membantu

Angkatan Bersenjata dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka

pertahanan sipil, serta kewajiban untuk mengikuti latihan-latihan yang

berhubungan dengan kewajiban itu.

Mereka yang berkedudukan sebagai:

• anggota Angkatan Perang baik berdasarkan ikatan dinas sukarela

maupun berdasarkan wajib militer dan

• anggota Angkatan Kepolisian Negara, tidak dikenakan kewajiban

seperti tersebut dalam pasal 3.

Pasal 5.

Kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3.

dilaksanakan sedapat mungkin dengan tidak mengurangi kewajiban

belajar, merugikan mata pencaharian atau merugikan vitalitas sesuatu

perusahaan atau badan.

Pasal 6.

Mereka yang tersebut dalam pasal 3 dikerahkan dalam rangka pertahanan

sipil untuk menjalankan;

• tugas- …

PRESIDEN

• tugas-tugas perlawanan rakyat aktip melakukan perlawanan

bersenjata terhadap musuh, membantu operasi-operasi yang

dilakukan oleh Angkatan Bersenjata;

• tugas-tugas perlindungan masyarakat yang berupa;

1. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk menangkis, mengatasi

dan/atau memperkecil akibat-akibat dari pada serangan-serangan

pihak lawan, baik yang timbul dari dalam maupun dari luar;

1. Tindakan-tindakan/usah-usaha untuk memelihara kelanjutan dan

kelancaran roda pemerintahan,ketertiban dan keamanan umum;

1. Tindakan-tindakan/usaha-usaha untuk memelihara kesejahteraan

rakyat pada umumnya;

1. Tindakan-tindakan/usaha-usah untuk memelihara kelanjutan dan

kelancaran roda perekonomian.

Pasal 7.

(1) Pendaftaran, penyaringan, penerimaan dan pemanggilan terhadap

mereka yang tersebut dalam pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang

diserahi urusan pertahanan/keamanan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tersebut pada ayat (1) pasal ini,

dibentuk suatu badan khusus ditingkat pusat dan daerah.

(3) Susunan, tugas dan tanggung-jawab dari pada badan khusus tersebut

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Penyelenggaraan pendidikan dan latihan diatur oleh Menteri yang diserahi

urusan pertahanan/keamanan.

BAB IV. …

PRESIDEN

BAB IV.

Pasal 9.

Perawatan dan pemberian jaminan sosial kepada mereka yang

menjalankan kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal 3 atau kepada

keluarganya, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10.

Pembiayaan untuk keperluan pelaksanaan peraturan ini dibebankan

kepada anggaran belanja khusus.

BAB VI.

Pasal 11.

(1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu bulan atau

pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000,-(seribu rupiah):

• mereka yang tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan-

panggilan untuk pendaftaran atau penyaringan dalam rangka

pelaksanaan Undang-undang ini;

• barangsiapa melakukan perbuatan sehingga menyebabkan

terjadinya tindak pidana seperti tersebut pada huruf a di atas.

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12. …

PRESIDEN

Pasal 12.

(1) Peraturan-peraturan hukum pidana tentara dan disiplin tentara

berlaku untuk mereka yang disebut dalam pasal 3 dari sejak mereka

dipanggil untuk dan selama mengikuti/menjalani latihan-

latihan/pekerjaan-pekerjaan/kewajiban-kewajiban seperti termaksud

dalam pasal 6.

(2) Apabila seseorang tersebut pada ayat (1) pasal ini dalam masa

melakukan sesuatu tindak pidana maka ia diadili oleh Pengadilan

dalam lingkungan Peradilan ketentaraan.

Pasal 13.

(1) Barangsiapa dengan sengaja tidak mau membantu atau dengan

sengaja menghalang-halangi terlaksananya ketentuan- ketentuan

tersebut dalam pasal 6 berhubungan dengan pasal 3, dipidana dengan

pedan penjara selama-lamanya 5 tahun.

(2) Tindak pidana tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah kejahatan.

PENUTUP.

Pasal 14.

(1) Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pengerahan Rakyat

untuk Pertahanan Negara.

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan

mempunyai daya surut hingga tanggal 19 Desember 1961.

Agar …

PRESIDEN

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 6 September 1962.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 6 September 1962

Sekretaris Negara.

ttd

PRESIDEN