Pasal 4

(1) Hal-hal yang dikecualikan terhadap pasal 2 Undang-undang ini

adalah:

• tertangkap tangan melakukan sesuatu tindak pidana;

• dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam

dengan hukuman mati;

• dituduh ...

PRESIDEN

• dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang

termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku

Kedua Titel 1.

(2) Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut dalam ayat (1) huruf a

pasal ini selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh

empat jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung, atau kepada

Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Bersenjata

Pasal 5.

Pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut pada pasal I ayat (1) undang-

undang ini diberitahukan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan

Rakyat Sementara/Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong oleh Jaksa

Agung, atau oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan

Bersenjata dan dilaporkan kepada Presiden selambat-lambatnya dalam

waktu dua kali dua puluh empat jam.

Pasal 6.

(1) Pelaksanaan tindakan kepolisian dalam Undang-undang ini hanya

dapat dilakukan oleh petugas-petugas negara yang ditunjuk oleh

Jaksa Agung, atau oleh Menteri Pertahanan dan

Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata yang diatur dalam

peraturan perundangan.

(2) Petugas-petugas pelaksanaan tindakan kepolisian tersebut dalam

yang terpilih.

Pasal 7.

Undang-undang ini nilai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

PRESIDEN

Disahkan di Jakarta.

pada tanggal 28 Nopember 1970.

Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta.

pada tanggal 28 Nopember 1970.

Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.

Mayor Jenderal TNI

PRESIDEN