Pasal 38

(1) Guna melaksanakan kewajiban tersebut pada pasal 37, dengan tidak

mengurangi hak dan kewajiban Koperasi untuk mengatur diri

sendiri, Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah menetapkan

kebijaksanaan, mengatur pembinaan, bimbingan, pemberian

fasilitas, perlindungan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan

Koperasi.

(2) Menteri menunjuk Pejabat dan menetapkan batas-batas wewenang

Pejabat yang diserahi tugas di bidang pembinaan, bimbingan dan

pengawasan.

(3) Pejabat senantiasa dapat menghadiri dan turut berbicara dalam

Rapat Pengurus dan Rapat Anggota. Dalam keadaan luar biasa,

Pejabat berwenang mengadakan Rapat Anggota, menentukan

acaranya dan melakukan pembicaraan.