Pasal 10

Tentang usia pegawai negeri.

Usia pegawai negeri untuk penetapan hak atas pensiun ditentukan atas

dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai

pegawai negeri menurut bukti-bukti yang sah. Apabila mengenai tanggal

kelahiran itu tidak terdapat bukti-bukti yang sah, maka tanggal kelahiran

atas umur pegawai ditetapkan berdasarkan keterangan dari pegawai yang

bersangkutan pada pengangkatan pertama itu, dengan ketentuan bahwa

tanggal kelahiran atau umur termaksud kemudian tidak dapat diubah lagi

untuk keperluan penentuan hak atas pensiun-pegawai.

Pasal 11.

Besarnya pensiun-pegawai.

(1) Besarnya pensiun-pegawai sebulan adalah 2.% (dua setengah

perseratus) dari dasar-pensiun untuk tiap-tiap tahun masa-kerja,

dengan ketentuan bahwa:

• pensiun-pegawai sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75%

(tujuh puluh lima perseratus) dari dasar-pensiun;

• pensiun-pegawai sebulan dalam hal termaksud dalam pasal 9

ayat (1) huruf b Undang-undang ini adalah sebesar 75% (tujuh

puluh lima perseratus) dari dasar-pensiun;

• pensiun-pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji-pokok

terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat

yang berlaku bagi pegawai negeri yang bersangkutan.

(2) pensiun ...

PRESIDEN

(2) pensiun-pegawai tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dipertinggi

dengan suatu jumlah tertentu dalam hal pegawai negeri yang

bersangkutan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan

apapun juga karena cacat jasmani dan/atau rokhani yang terjadi

didalam dan/atau oleh karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

Ketentuan-ketentuan tentang pemberian tambahan atas

pensiun-pegawai ini diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12.

Permintaan pensiun-pegawai.

Untuk memperoleh pensiun-pegawai menurut Undang-undang ini,

pegawai negeri yang bersangkutan mengajukan surat permintaan kepada

Kepala Kantor Urusan Pegawai, dengan disertai:

• Salinan sah dari surat keputusan tentang pemberhentian ia sebagai

pegawai negeri;

• Daftar riwayat pekerjaan yang disusun/disahkan oleh Pejabat/ badan

Negara yang berwenang untuk memberhentikan pegawai negeri

yang bersangkutan;

• Daftar susunan keluarga yang disahkan oleh yang berwajib yang

memuat nama, tanggal kelahiran dan alamat (istri-istri) suami dan

anak-anaknya;

• Surat keterangan dari pegawai negeri yang berkepentingan yang

menyatakan bahwa semua surat-surat, baik yang sah maupun

turunan atau kutipannya, dan barang-barang lainnya milik Negara

yang ada padanya, telah diserahkan kembali kepada yang berwajib.

Pasal 13.

Mulainya pemberian pensiun-pegawai.

(1) Pensiun-pegawai yang berhak diterima diberikan mulai bulan

berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai

pegawai negeri.

(2) Dalam …

PRESIDEN

(2) Dalam hal termaksud dalam pasal 9 ayat (4) Undang-undang ini,

pensiun-pegawai diberikan mulai bulan berikutnya bekas pegawai

negeri yang bersangkutan mencapai usia 50 tahun.