Pasal 24

(1) Jika Kuasa pertambangan berakhir karena hal-hal termaksud dalam

• segala beban yang diberatkan kepada kuasa pertambangan batal

menurut hukum;

• Wilayah kuasa pertambangan kembali kepada kekuasaan Negara.

• segala sesuatu yang diperlukan untuk pengamanan bangunan-

bangunan tambang dan kelanjutan pengambilan bahan-bahan

galian menjadi hak Negara tanpa penggantian kerugian kepada

pemegang kuasa pertambangan;

• perusahaan...

PRESIDEN

• perusahaan atau perseorangan yang memegang kuasa

pertambangan itu diharuskan menyerahkan semua klise dan

bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya

yang bersangkutan dengan usaha pertambangan kepada Menteri

dengan tidak menerima ganti kerugian.

(2) Menyimpang dari bunyi ayat (1) pasal ini, maka bilamana kuasa

pertambangan dibatalkan untuk kepentingan Negara, maka

kepadanya diberi ganti kerugian yang wajar.

(3) Menteri menetapkan waktu dalam mana pemegang kuasa

pertambangan terakhir diberi kesempatan untuk mengangkat segala

sesuatu yang menjadi hak miliknya. Segala sesuatu yang belum

diangkat dalam waktu tersebut menjadi milik Negara.