Pasal 26A

(1) Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan

perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin Menteri.

(2) Penanaman modal asing sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

setelah mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota.

(4) Izin …

(4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas;
• menjamin akses publik;
• tidak berpenduduk;
• belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;
• bekerja sama dengan peserta Indonesia;
• melakukan pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia;
• melakukan alih teknologi; dan
• memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham

dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h diatur dengan Peraturan Presiden.

1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: