Pasal 2

Memberi kewenangan kepada PRESIDEN/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengambil langkah-langkah yang perlu demi penyelumatan dan terpeliharanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa serta tercegahnya bahaya terulangnya G-30-S/PKI dan bahaya subversi lainnya, yang pada hakekatnya adalah penyelamatan Pembangunan Nasional, kehidupan Demokrasi Pancasila serta penyelamatan landasan-landasan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar 1945.