Peraturan Pemerintah (5,121)
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1947 tentang ONGKOS JALAN UNTUK PEGAWAI NEGERI, YANG MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1947 tentang PERATURAN BADAN EXPLOITASI TAMBANG NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1947 tentang MENGURUS BARANG-BARANG YANG DIRAMPAS DAN BARANG-BARANG BUKTI
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1947 tentang PERATURAN SUMPAH JABATAN HAKIM, JAKSA PANITERA SERTA PANITERA-PENGGANTI PADA PENGADILAN TENTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1947 tentang MENETAPKAN TARIP BEA KELUAR
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1946 tentang SUSUNAN PERATURAN AKAN MENJALANKAN UNDANG UNDANG TAHUN 1946 NO. 12 DARI HAL PEMBAHARUAN SUSUNAN KOMITE NASIONAL PUSAT
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1946 tentang PENETAPAN HARI MULAI BERLAKUNYA HUKUM PIDANA UNTUK DAERAH PROPINSI SUMATERA
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1946 tentang PEMBERIAN PANGKAT MILITER KEPADA KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA ANGGOTA MAHKAMAH TENTARA AGUNG, JAKSA TENTARA DAN PANITERA MAHKAMAH TENTARA
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1946 tentang MENGADAKAN MAHKAMAH TENTARA AGUNG LUAR BIASA
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1946 tentang PEMBENTUKAN MAHKAMAH TENTARA LUAR BIASA DI SERANG DAN PAMEKASAN
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946 tentang PEMBENTUKAN PUSAT PERKEBUNAN NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1946 tentang PEMBENTUKAN BADAN PEYELENGGARA PERUSAHAAN GULA
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1946 tentang SUSUNAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA KOMITE NASIONAL PUSAT
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1946 tentang PEMBENTUKAN KANTOR PUSAT PEMILIHAN UNTUK MENJALANKAN ADMINISTRASI PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 tentang BANK RAKYAT INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1945 tentang PERATURAN TENTANG PEMBERIAN AMPUN KEPADA ORANG HUKUMAN PADA HARI MULIA BERDIRINYA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang HA; MASIH TETAP BERLAKUNYA SEGALA BADAN-BADAN NEGARA DAN PERATURAN YANG ADA SAMPAI BERDIRINYA NEGARA REPUBLIK INDONESIA SELAMA BELUM ADA YANG BARU
PERUBAHAN KEDUA
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PENYELENGGARAAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ARTA YASA