PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ARTA YASA

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1965

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ARTA YASA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang tentang Perusahaan

Negara (Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960) terhadap

perusahaan-perusahaan negara yang berada di bawah lingkungan

Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;

• bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18-11-

1945 No. 261155/U.M.I., surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal

30-9-1957 No. 189239/U.M.I. dan surat Keputusan Menteri Urusan

Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. 78974/B.U.A.O./5 di

bawah lingkungan Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan

Pengawasan telah didirikan suatu perusahaan percetakan uang logam

“Arta Yasa”;

• bahwa tentang Perusahaan “Arta Yasa” milik negara di Jakarta hingga

sekarang belum ditentukan statusnya;

• bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu perusahaan negara

menurut:

Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara

yang berusaha dalam bidang perlogaman;

Mengingat : a. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

• Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-

Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar : Menko Kompartemen Keuangan dan Menteri Urusan Pendapatan,

Pembiayaan dan Pengawasan;

Memutuskan :…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Memutuskan:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perusahaan Negara Arta Yasa.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

(1) Dengan nama “Perusahaan Negara Arta Yasa” yang selanjutnya

disebut P.N. Arta Yasa didirikan suatu perusahaan negara sebagai

dimaksudkan dalam Undang-undang tentang Perusahaan Negara

(Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 pasal 3 ayat (1).

(2) Perusahaan yang namanya tersebut di bawah ini: “Percetakan Uang

Logam” yang didirikan berdasarkan surat Keputusan Menteri

Keuangan tanggal 18-11-1945 No. 261155/ U.M.I. jo. Surat

Keputusan Menteri Keuangan tanggal 30-9-1957 No.

189293/U.M.I. dengan ini dilebur ke dalam P.N. Arta Yasa.

(3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha

dari Percetakan Uang Logam Arta Yasa dimaksudkan dalam surat

Keputusan Menteri Keuangan tanggal 18-11-1954 No.

261155/U.M.I. jo. tanggal 30-9-1957 No. 189293/U.M.I. beralih

menjadi hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha dari P.N. Arta

Yasa termaksud dalam ayat (1).

(4) Pelaksanaan pengalihan termaksud dalam ayat (3) diatur oleh

Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

BAB II…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

BAB II

ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

(1) P.N. Arta Yasa adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-

usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:

• “Pemerintah” ialah Presiden Republik Indonesia.

• “Menteri” ialah Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan

Pengawasan,

• “Perusahaan” ialah P.N. Arta Yasa,

• “Direksi” ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum

Indonesia.

Tempat dan kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Jakarta.

Tujuan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional

sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan

Rakyat dan ketentraman serta kesenangan bekerja dalam Perusahaan

menuju masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam bidang perlogaman:

• mencetak uang logam,

• membuat barang-barang logam lainnya baik untuk Pemerintah

maupun untuk umum,

• usaha lain-lain dalam bidang perlogaman dengan keputusan

Menteri.

Modal.

Pasal 7.

(1) Modal Perusahaan sebesar Rp. 255,- juta.

(2) Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Perusahaan Pemerintah.

(3) Perusahaan mempunyai cadangan-umum yang dibentuk dan

dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat (1).

(4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan-diam dan/atau cadangan

rahasia.

Pimpinan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pimpinan.

Pasal 8.

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang

Presiden Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyak 5 (lima)

orang direktur yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-

masing.

(2) Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para

Direktur bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.

(3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota-anggota Direksi ditetapkan

oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang

ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang/Peraturan

Pemerintah.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 10.

(1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga

sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke

samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh

Pemerintah.

Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang

itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.

(2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali

dengan ijin Menteri. Tidak. termasuk dalam hal ini ialah jabatan

yang dipikulkan Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi

langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain

yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

pasal 11.

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk

selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota

yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

(2) Dalam, hal-hal di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan

anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum

berakhir:

• atas permintaan sendiri;

• karena tindakan yang merugikan Perusahaan;

• karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan

kepentingan Negara;

• karena meninggal dunia.

(3) karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c jika

merupakan pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan

pemberhentian tidak dengan hormat.

(4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) huruf

b dan c dilakukan, maka anggota Direksi yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam

waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan

diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka

Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota

Direksi yang bersangkutan.

Jika…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara

dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota

Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu

menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera

menjalankan jabatannya kembali kecuali bialamana untuk

keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan

dan hal ini diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

(1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

(2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili termaksud pada

ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus di- tunjuk itu

atau kepada seorang/beberapa orang pegawai/karyawan Perusahaan,

baik sendiri maupun bersama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.

(2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.

(3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam

suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 14.

Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan diatur oleh Menteri. Tanggung

jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai/Karyawan.

Pasal 15...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 15.

(1) Semua pegawai/karyawan Perusahaan, termasuk anggota Direksi

dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas

penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang

persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau

karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada

mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan

kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai

negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai/karyawan perusahaan,

termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian.

(3) Semua pegawai/karyawan Perusahaan yang dibebani tugas

penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat

berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik

Perusahaan ayng disimpan di dalam gudang atau tempat

penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk

keperluan itu diwajibkan memberi pertanggungan jawab

pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Pegawai/karyawan dimaksud dalam ayat (3) tidak perlu

mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya

kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Tuntutan terhadap pegawai/karyawan yang ditetapkan bagi

bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan

dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara

mengurusnya.

(5) Semua…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(5) Semua surat bukti dan surat-surat lainnya bagaimanapun juga

sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi

Perusahaan disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang

ditunjuk oleh Menteri kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke

Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk

kepentingan suatu pemeriksaan.

(6) Untuk keperluan pemeriksaan bertahan dengan penetapan pajak dan

kontrole akuntan pada umumnya surat-surat bukti dan surat-surat

lainnya termaksud dalam ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke

Direktorat Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 16.

(1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan

Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh

Menteri, berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan

oleh Pemerintah.

(2) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-

penghasilan lain pegawai/karyawan Perusahaan diatur dengan

peraturan Pemerintah.

Tahun buku.

Pasal 17.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan.

Pasal 18…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18.

(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum buku baru mulai berlaku

oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan kepada Menteri atau

panjabat khusus yang ditunjuk untuk itu untuk dimintakan

persetujuan Menteri.

(2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak

proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum

menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku

sepenuhnya.

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam

tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih

dulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan

kegiatan Perusahaan.

Pasal 19.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim

oleh Direksi kepada Menteri atau penjabat yang ditunjuk untuk itu,

menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 20.

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan

yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi, Neraca dan

perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri atau

penjabat yang ditunjuk untuk itu dan Badan Pemeriksa Keuangan,

menurut cara dan waktu yang ditetapkan Menteri.

(2) Cara…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.

(3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan

itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan

tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri dan pengesahan

termaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala

sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan Laba.

Pasal 21.

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 20 disihkan

untuk:

• dana pembangunan semesta sebesar 55%;

• cadangan umum 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai

jumlah dua kali jumlah modal perusahaan, ganti rugi 3% dan

sisanya dipisahkan untuk sosial dan pendidikan, jasa produksi,

sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai/karyawa-wan

yang jumlah persentasinya masing-masing ditetapkan oleh

Direksi dengan persetujuan Menteri.

(2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai

tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan

Peraturan Pemerintah.

(3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan

umum termaksud pada pasal 18 ayat (2), Undang-undang No. 19

Prp tahun 1960, ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pembubaran…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pembubaran.

Pasal 22.

(1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi

milik Negara.

(3) Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada

Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang

pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan Pemerintah

ini ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1965.

Agar...

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Januari 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 5