PP
Berlaku
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA
LAMPIRAN III
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2012
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG
TUNJANGAN KEMAHALAN
Tunjangan Zona Wilayah Kemahalan
Zona 1 DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada - zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus
Zona 2 Aceh. Riau. Kepulauan Riau. Bangka Belitung. Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 1.350.000 Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
Zona 3 Papua, Irian Jaya Barat, Maluku. Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, Tarakan, Nunukan 2.400.000
Zona 3 Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi Khusus Utara) 10.000.000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Rantai Perubahan
DIUBAH OLEH
PP 74/2016 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012
PP 74/2016 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2012
