Pasal 39

(1) Mahkamah Pelayaran dibentuk oleh dan bertanggung

jawab kepada Menteri. pelayaran (2) Organisasi dan tata kerja Mahkamah ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.