Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PP Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan

  1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
  2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
  3. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.
  4. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi.
  5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
  6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat

sebagai berikut:

  • terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  • bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

(2) LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

melakukan kegiatan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran LPKSM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Menteri.

  1. Ketentuan

SK No 018003 A

PRESIDEN

  1. Ketentuan ayat (21 Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3, LPKSM dapat bekerja sama dengan organisasi atau lembaga lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

(2) LPKSM melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada

Pemerintah Daerah Provinsi setiap tahun.

  1. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni

BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

Pasal 10A

LPKSM yang telah terbentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku tetap diakui sepanjang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 018004 A

PRESIOEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2019

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2019

,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

Bidang Hukum dan undangan,

S vanna Djaman

SK No 018005 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diakui keberadaannya oleh Pemerintah ;

  • bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di seluruh Pemerintah Daerah KabupatenlKota menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan l,embaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
MENGINGAT

  1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. Undang-Undang

SK No 018001 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38211; 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a27);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH
amendment UU 8/1999 — PERLINDUNGAN KONSUMEN
Referensi Silang (4)
UU 8/1999 — PERLINDUNGAN KONSUMEN
UU 23/2014 — PEMERINTAHAN DAERAH
UU 9/2015 — PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UU 8/1999 — PERLINDUNGAN KONSUMEN [Pasal 44]