Pasal 9

(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (4) huruf b dilakukan untuk memastikan:

• ketersediaan Meterai di masyarakat; dan
• tata kelola Meterai yang akuntabel. (21 Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliptrti:
• pencatatan, pelaporan, dan penghitungan fisik persediaan Meterai; dan
• pemusnahan Meterai yang rusak atau sudah tidak berlaku.

(3) Pengawasan atas penjualan Meterai sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian nilai penjualan dan jumlah Meterai yang terjual.

(4) Ketentuan .

SK No 096977 A

FRESIDEN

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan pengawasan atas penjualan Meterai sebagaimana dimaksud pada Tyat

(3) diatur dalam Peraturan Menteri.