Pasal 13

(1) Hakim Agung diberikan honorarium dalam hal:

• penanganan perkara pada Mahkamah Agung; dan
• pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Hakim Konstitusi diberikan honorarium dalam

hal:

• penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

• penanganan

SK No 106561 A

PRESIDEN

• penanganan perkara pengujian undang- undang, sengketa kewenangan lembaga negara, dan perselisihan hasil pemilihan umum; dan
• pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a diberikan sampai dengan

terbentuknya badan peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

1. Pasal 13A dihapus.
2. Ketentuan Pasal 13B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: