Pasal 10

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang

melakukan perjalanan dinas baik di dalam negeri

maupun di luar negeri diberikan biaya perjalanan

dinas.

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibayarkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 November 2015

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 November 2015

,

ttd.